model model kepemimpinan

Kepemimpinan  adalah  kekuasaan  untuk  mempengaruhi  seseorang,  baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan menyuruh atau mondorong dari belakang.

 Tipe kepemimpinan militeristis 

Perlu  diparhatikan  terlebih  dahulu  bahwa  yang  dimaksud  dengan  seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang  pemimpin  yang  bertipe  militeristis  mempunyai  sifat-sifat  sebagai berikut :

a.   Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama.

b.  Dalam   menggerakkan   bawahan   sangat   suka   menggunakan   pangkat   dan jabatannya.

c.   Sonang kepada formalitas yang berlebihan

d.  Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan

e.   Tidak mau menerima kritik dari bawahan

f.   Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

:Pertama,  political  will yang  tulus  untuk  perbaikan  kinerja perekonomian,  tidak  sekadar  untuk popularitas demi keberhasilan keberhasilan semu.  Kedua,  kerelaan  pimpinan  nasional untuk tidak mempunyai agenda pemenangan pemilu  2009  –  nothing  to  loose.  Ketiga, kemampuan untuk menjalin dukungan dari para  politisi,  dunia  usaha,  dan  masyarakat warga.  Keempat,  pemilihan  team  yang memiliki  kredibilitas  tinggi  di  mata masyarakat dengan kompetensi khusus.

Pola pertama invisible hand lebih dekat kepada  prinsip  utama  ekonomi  neoklasik bahwa pemerintah daerah terorganisir cukup rapi, tidak korup — jika ada korupsi, itu pun dapat diabaikan — dan secara umum cukup baik.  Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dasar barang publik, menegakkan hukum  dan  peraturan,  dan  menyandarkan pada  sektor  swasta  sebagai  aktor  utama dalam pembangunan. Negara-negara sosialisdi Eropa Timur yang ingin segera bergabung ke dalam “kelompok elit” Masyarkat Eropa umumnya  berusaha  keras  masuk  dalam kategori model invisible hand ini.

Pola   kedua   dalam   helping   hand menempatkan posisi pemerintah yang lebih besar,  sebagaimana  yang  dilakukan  Cin  dalam memajukan aktivitas ekonomi swasta, bahkan  tidak  ragu-ragu  membela  satu-dua kelompok,  seperti  usaha  kecil-menengah (UKM)  dan  meny ngkirkan  yang  lain, tergantung dari sik p politiknya. Pemerintah memajukan  kebijakan  industrialisasi,  tidak jarang  memanfaatkan  kedekatan  hubungan kekeluargaan,  pertemanan  dan  nepotismelain  dengan  kelompok  usaha  tertentu  dan konglomerat.      Birokrat  umumnya  korup dengan pola yang cukup terorganisir rapi dan perekonomian tumbuh dengan baik.  Varian lain  dari  pola  helping  hand  ini  adalah  model iron-hand  seperti  yang  dijalankan  oleh Singapura,  Korea  Selatan  dan  mungkin “Macan  Asia”  lain  seperti  Hongkong, Taiwan,  Malaysia  dan  bahkan  Indonesia jaman Orde Baru.

Pola  ketiga  dalam  grabbing-hand  jug  memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan intervensi yang diperl kan untuk memajukan  perekonomian,  walau  tidak terorganisir serapi pada model helping hand. Pemerintah tidak lebih dari sebuah kumpulan berbagai  birokrat  yang  tersebar  ke  dala  banyak  dinas,  badan,  lembaga,  atau departemen dengan agenda dan  epentingan masing-masing  –  kadang  tida   saling mengetahui  terhadap  tugas  d n  pekerjaan yang dikerjakan instansi lain – yang tentu saja amat  korup  dan  bahkan  mengambil  suap dengan  ketentuan  aneh  yang  dibuatnya sendiri.  Sistem hukum nyaris mandul karena kebijakan  publik  disusun  untuk  suatu kepentingan  kekuasaan  jangka  pendek dengan peraturan bersifat predator (predatory regulations)  untuk  mengambil  rente  dari masyarakat dan aktivitas perekonomian lain. Premanisme  dan  mafia  muncul  di  mana- mana, dari kelas kecil sampai ke tingkat elit, karena  lemahnya  atau  primitifnya  institusi yang ada. Pola grabbing hand semacam ini lebih banyak dijumpai di Rusia dan negara-negara bekas  Uni  Soviet  dan  Yugoslavia,  yang sekaligus  menunjukkan  bahwa  pemerintah benar-benar  tidak  mampu  memberikan jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha